Pamong Institute – Anggota Badan Pelaksana Bidang Akuntansi dan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Amri Yusuf menyebutkan bahwa saldo dana haji yang dikelola pemerintah saat ini 170 triliun Rupiah, angka itu melebihi target.
“Sampai dengan posisi November 2024, angkanya itu sudah mencapai Rp170,23 triliun. Kalau dibandingkan dengan posisi Desember 2023 yang angkanya Rp166,7 triliun, itu ada pertumbuhan sekitar 2,09 persen,” kata Amri dalam rapat bersama Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (3/1) dikutip dari CNN.
Ia menjelaskan dana haji sebagian dari setoran awal calon jemaah haji. Ada 5,6 juta yang telah mendaftar untuk pergi haji. Selain itu ada dana manfaat atau hasil investasi yang dilakukan BPKH.
“Rata-rata hasil investasi yang dikreasi BPKH dengan dana haji yang jumlahnya Rp166-170 triliun, itu selama periode 2018-2024 rata-rata 6,28 persen,” Ujarnya.
Kemudian, ia mengatakan, “Angka ini adalah angka yang biasanya akan dicermati orang yang investasi. Yield of investmenr kita 6,28 persen, ini cukup kompetitif dibandingkan dengan BPJS, dana pensiun, Taspen, dan industri asuransi.”
Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan BPIH 2025 Rp93,4 juta saat pembahasan BPIH 2025.
Beliau mengusulkan pengurangan dana manfaat, sehingga Jemaah perlu membayar Rp65,4 juta atau 70 persen. Sisanya subsidi dari dana manfaat BPKH hanya 30 persen sisanya. | Jeki