Pamong Institute – Kalangan pengusaha tekstil dan produk tekstil (TPT) membantah pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menyebut bahwa industri tekstil dan produk tekstil (TPT) masih dalam keadaan kuat dengan pertumbuhan 4,3% di tahun 2024 (yoy) meski ada beberapa perusahaan yang tutup.
Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengatakan, pihaknya mempertanyakan korelasi antara data yang disampaikan bendahara negara tersebut dengan kondisi di lapangan.
Sebab, Nandi menyebut dalam 2 tahun terakhir seluruh anggotanya mengalami sepi pesanan, bahkan sebagian besar sudah merumahkan karyawan karena harus beroperasi di bawah 50%. Hal ini terjadi nyaris di seluruh sentra industri kecil dan menengah (IKM).
“IKM ambruk, industri menengah besar yang tutup ada 60, PHK ratusan ribu, mana mungkin pertumbuhannya positif?” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (17/3/2025).
Nandi juga menyoroti dampak negatif dari Permendag No. 8/2024 yang merelaksasi impor, serta mendesak pemerintah memberantas mafia impor di Bea Cukai.
Menurutnya, Sri Mulyani mestinya fokus pada pemberantasan mafia impor ditubuh bea cukai untuk menyelamatkan sektor TPT nasional daripada mencari pembenaran lewat data yang tak sesuai fakta.
Data Impor Ilegal?
Sedangkan, Direktur Eksekutif Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Rayon Tekstil, Agus Riyanto mengatakan bahwa data yang dipakai Menkeu sangat keliru karena tidak memasukan data impor yang masuk secara ilegal.
Berdasarkan data trademap memperlihatkan gap perdagangan TPT selisihnya pada 2024 sekitar US$1,7 miliar. Apabila angka tersebut masuk dalam perhitungan maka akan mengubah neraca perdagangan TPT.
“Tapi kan barangnya masuk dan beredar dipasar dalam negeri, jadi survei konsumsi BPS memasukan barang impor ilegal ini sebagai produksi dalam negeri, maka wajar kalau angka pertumbuhan industri TPT versi BPS jadi positif” ujar Agus.
Terlebih jika dikorelasikan dengan data dari asosiasi, di mana tingkat utilisasi produksi TPT rata-rata nasional terus turun dari 74,4% pada 2022, menjadi 63,8% pada 2023 dan 56,3% pada 2024.
Agus mengkritik Menkeu sebagai ekonom yang tidak jeli terhadap aktivitas ekonomi ilegal.
“Dan untuk menutupi kinerja buruk bea cukai, Bu Sri sangat senang mem-publish data ini. Tertutupnya mata sang ekonom membuat rasio pajak kita sangat rendah, dan pertumbuhan ekonomi pas-pasan karena koleksi pendapatan yg rendah” sebutnya.
Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Yayasan Konsumen Tekstil Indonesia (YKTI) Ardiman Pribadi membenarkan bahwa berdasarkan pantauannya, barang-barang impor saat ini menguasai pasar domestik.
Kondisi tersebut sangat mudah terlihat lantaran barang-barang impor masuk dengan label menggunakan aksara mandarin. Padahal, aturan resmi Kemendag telah melarang penggunaan label berbahasa asing.
“Kita lihat di Mangga Dua, Tanah Abang dan disemua ITC di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan berbagai kota di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan sampai pada platform online, sekitar 70%-nya adalah barang impor,” ungkapnya.
Sebelumnya, dalam konferensi pers APBN Kita Maret 2025, Kamis (13/3/2025), Sri Mulyani memaparkan bahwa industri TPT mampu tumbuh 4,3% year-on-year (yoy) pada 2024, dari sebelumnya terkontraksi 2% yoy. Pertumbuhan ini ditopang oleh ekspor yang naik 3,8% dan permintaan domestik.
“Bahkan TPT yang walaupun ada berita perusahaan mengalami kebangkrutan, tapi TPT kita tumbuh 4,3% di tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya yang negatif 2%,” kata Sri Mulyani.
Menurutnya, pertumbuhan industri TPT dan sektor yang menjadi kontributor utama manufaktur lain, seperti industri makanan dan minuman, kimia, elektronik, logam dasar, dan alas kaki, itu mencerminkan bahwa kondisi industri manufaktur Indonesia masih cukup kuat.
“Ini menggambarkan produksi dan aktivitas manufaktur indonesia tetap mampu bertahan dan bahkan cukup kuat. Dia bahkan bisa tumbuh,” kata Sri Mulyani. [] Harli