Pamong Institute – Ekonom Dr. Ichsanuddin Noorsy mengemukakan, setidaknya ada tujuh indikator bahwa situasi ekonomi Indonesia cenderung melemah. Hal ini disampaikan dalam perbincangannya dengan wartawan di Jakarta, pada Rabu (2/4/2025),
Pertama, sebutnya, adalah menurunnya jumlah kelas menengah hingga 9,7 jiwa.
Kedua, deindustrialisasi yang terus menerus berlangsung sejak era reformasi.
“Dampaknya adalah PHK (pemutusan hubungan kerja) yang terus terjadi sejak 2020,” kata Noorsy.
Ketiga, lanjutnya, inflasi rendah yang menunjukkan pemusatan kekuatan ekonomi dan tidak memberi dampak terbukanya lapangan kerja, diikuti dengan melemahnya daya beli masyarakat.
Keempat, nilai tukar yang terus melemah sejak berakhirnya pemerintahan BJ Habibie. Pelemahan ini membuktikan fundamental makro ekonomi rapuh dan margin perekonomian nasional dihisap keluar.
Kelima, persaingan tidak sehat antara bunga Surat Berharga Negara (SBN) dengan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan bunga deposito.
Keenam, sehatnya perbankan tetapi tidak memberi dampak pemerataan.
Dan ketujuh, rendahnya Purchasing Manager Index (Indeks Manajer Pembelian)
sebagai bukti perekonomian Indonesia tidak prospektif tumbuh menjanjikan. Ini diikuti dengan jatuhnya Index Harga Saham Gabungan (IHSG).
Ia pun berujar turunnya jumlah pemudik tahun ini (2025) sekitar 24,7 persen adalah dampak dari tujuh hal di atas. “Termasuk melemahnhya daya beli,” tambahnya.
Di Panggung Global
Sementara itu, di panggung global menurut Noorsy pertumbuhan ekonomi internasional terancam menurun dari 2 persen menjadi sekitar 1,5 – 1,7 persen.
Ini menyebabkan beberapa negara penggerak pertumbuhan ekonomi global dihantui resesi.
“Ini disebabkan adanya kebijakan Presiden Donald Trump dan respons negara-negara yang tersasar perang dagang oleh AS, sementara turbulensi ekonomi tak terhindarkan karena the Fed diduga tidak akan menurunkan suku bunga Fed,” ulasnya.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, realokasi anggaran 2025 berdampak pada keringnya likuiditas di pasar sehingga Indonesia mengalami deflasi.
Noorsy menyatakan, pemerintah belum berhasil mengendalikan stabilitas harga. Dampaknya, pola konsumsi selama bulan Ramadhan mengakibatkan meningkatnya biaya hidup, baik karena kenaikan PPN 12 persen maupun karena perilaku pasar.
Akibat model ekonomi yang dirancang bangun pemerintah berbasis mekanisme pasar bebas pada hampir semua sektor ekonomi, termasuk sektor hajat hidup orang banyak, maka menurutnya, keberlakuan “sticky price” (kekakuan harga) tidak terhindarkan.
“Sepanjang pemerintah tidak membanjiri pasar dengan likuiditas, perekonomian nasional sulit untuk kembali memperoleh kepercayaan pasar,” kata Noorsy.
Jalan keluarnya, menurut Noorsy, pemerintah Indonesia jangan terlalu berambisi memajukan Danantara yang sumber dananya berawal dari realokasi APBN 2025, sementara penyertaan saham 7 – 9 BUMN tidak berarti keuntungannya langsung bisa digunakan untuk proyek investasi Danantara.
Demikian juga dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), ia menyarankan sebaiknya dibuat pemetaan masalah sehingga terjadi pemilahan, mana dan berapa untuk MBG dan untuk membuka lapangan kerja (referensi: pasal 27 ayat 2 UUD 1945). [] Harli