Kebutuhan anggaran untuk perawatan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) dilaporkan mencapai Rp 200 miliar hingga Rp 300 miliar per tahun. Pengamat Ekonomi dari Forum Analisis dan Kajian Kebijakan untuk Transparansi Anggaran (FAKKTA) Muhammad Ishak Razak menilai, pembangunan IKN bebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
“Kalau kita lihat pembangunan IKN ini sejak awal memang penuh dengan persoalan ya. Jadi salah satu yang paling banyak disorot adalah janji pemerintah bahwa pembangunan IKN ini hanya menggunakan 20% APBN. Namun kenyataannya hampir seluruh pembangunan IKN ini berasal dari APBN sehingga anggaran negara yang terkuras menjadi sangat besar,” jelas Ishak dalam keterangannya, Kamis (10/7/2025).
Ishak merinci, hingga 2024 anggaran APBN yang telah dikeluarkan untuk IKN mencapai Rp75 triliun. Sementara tahun 2025, Rp22 triliun.
“Jadi praktis seluruh pembangunan IKN ini dari APBN. Dan janji pemerintah pada rezim Jokowi bahwa 80% akan disupport oleh swasta ini tidak terjadi,” jelasnya.
Ia menilai, pemerintah telah melakukan inkalkulasi atau ketidakmampuan mengkalkulasi dengan baik. “Swasta ternyata enggan untuk berinvestasi di IKN yang pada akhirnya membuat anggaran negara terbebani,” tambahnya.
Terkait biaya pemeliharaan aset IKN yang ditaksir mencapai Rp300 miliar per tahun, Ishak menyebut angka ini berpotensi meningkat karena risiko lingkungan seperti banjir, kondisi tanah buruk, dan keterbatasan sumber daya air. Ia menyebut desain IKN tidak matang dan minim kajian lingkungan. “Proyek ini lebih mengutamakan aspek politik dibanding teknokratik,” kritiknya.
Soal realisasi, Ishak menyebut janji penggunaan IKN pada 17 Agustus tahun lalu (2024) tidak terpenuhi.
“Upacaranya dilaksanakan, tapi penggunaan IKN sebagai pusat kegiatan pemerintahan itu tidak berlangsung,” katanya.
Ia berujar, infrastruktur belum siap dan pemindahan ASN pun belum maksimal.
Risiko Fiskal: Utang Negara Semakin Besar
Ishak juga mengingatkan risiko fiskal jika biaya IKN terus membengkak. “Tahun 2024 utang negara (yang berbunga karena berbasis riba) sudah Rp10.200 triliun lebih. Tahun ini pemerintah memperlebar defisit jadi 2,7%, artinya utang akan semakin besar,” ungkapnya.
Ia menyesalkan pengeluaran negara yang tak efektif dan ditambah lagi dengan banyaknya anggaran yang dikorupsi.
“Menurut Ketua PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), 30% proyek strategis nasional justru lari ke kantong pejabat. Ini jadi persoalan serius pengelolaan APBN yang sangat kapitalistik,” tegasnya.
Rakyat Jadi Korban
Menurutnya, rakyat akan menjadi pihak yang menjadi korban, menanggung risiko fiskal ke depan.
“Belanja sektor publik seperti sekolah, rumah sakit, jalan desa, dan irigasi jadi tidak optimal. Bahkan 40% jalan di kawasan timur Indonesia rusak berat,” jelasnya.
“Sudahlah anggaran kita itu dipotong untuk pembayaran bunga utang, sisanya dikorupsi. Ini tidak bisa diselesaikan kecuali kita kembali kepada sistem Islam yang mengharamkan utang berbunga.” pungkasnya.
Perawatan IKN Tembus 300 Miliar
Diketahui, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memperkirakan kebutuhan anggaran untuk perawatan infrastruktur di IKN mencapai Rp 200 miliar hingga Rp 300 miliar per tahun.
“Sekitar Rp 200-Rp 300 miliar,” ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).
Anggaran ini, sepenuhnya masih akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Otorita IKN ditetapkan sebagai Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus), yang ditargetkan bisa terbentuk pada 2028.
“Sehubungan dengan penyesuaian anggaran 2025 itu, maka untuk tahun 2026 kami juga mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 16,13 triliun,” kata Basuki.
[] Harli