Direktur Pamong Institute, Wahyudi Al-Maroky, menduga berkembangnya isu ada dalang di balik aksi demontrasi massa dan kerusuhan di sejumlah daerah di Indonesia, akhir Agustus 2025 lalu, sebagai bagian dari upaya pengalihan permasalahan utama.
“Jadi kalau itu justru dilempar, dituduhkan kepada publik, saya pikir ini adalah upaya untuk mengalihkan isu yang awalnya mengarah kepada ketidakpuasan publik akhirnya dituduhlah publik yang menjadi dalang keributan atau kekacauan tersebut,” ujar Wahyudi dalam keterangannya, Selasa (2/9/2025).
Sebab menurutnya, permasalahan utama yang mendorong kemarahan masyarakat sejatinya adalah berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak adil.
“Nah, motivasinya dari mana? Ternyata kalau kita urut-urutkan ada kebijakan yang memotivasi rakyat untuk turun ke jalan. Kebijakan apa itu? Kebijakan dari rezim yang berkuasa. Kebijakan pemerintah yang menaikkan pajak tinggi. Di satu sisi yang lain menaikkan juga gaji para anggota dewan, para pejabat di komisaris dan seterusnya. Itu yang tinggi-tinggi sekali pendapatan atau gajinya,” ungkapnya.
Sayangnya, ketimpangan tersebut lanjut Wahyudi, diperburuk oleh sikap arogan sebagian pejabat. “Dengan itu terjadilah kesenjangan yang makin membuat marah rakyat. Dan kemudian ada pernyataan dan sikap arogan dari para penguasa yang menambah pemicu kemarahan rakyat,” jelasnya.
Ia mencontohkan, pernyataan provokatif pejabat Bupati Pati yang menantang rakyatnya sehingga memperkeruh suasana. “Jangankan lima ribu, lima puluh ribu pun saya tidak akan mundur, misalnya. Ini memancing,” kata Wahyudi.
Ia menambahkan, rakyat hanyalah korban kebijakan yang menimbulkan ketidakpuasan dan kemarahan, bukan dalang kerusuhan.
“Kemarahan dipicu lagi, dengan apa? Sikap yang arogan yang menantang atau dipicu ucapan-ucapan yang malah membuat publik semakin marah. Misalnya disebut pernyataan membubarkan DPR itu adalah pernyataan orang yang paling tolol sedunia, yang itu menyakiti publik,” sesalnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa jika benar ingin mengungkap dalang kerusuhan, seharusnya pemerintah yang paling mampu membuktikannya karena memiliki perangkat intelijen, aparat, hingga instrumen hukum.
“Yang tahu persis dan punya perangkat yang utuh, yang lengkap, saya pikir hanya pemerintah yang punya semua itu. Pemerintah itu punya apa? Sistem, punya aparat, punya sarana, punya institusi yang bisa untuk mendeteksi semua itu sehingga sebenarnya yang tahu persis persoalan dan dalangnya yang detailnya itu tentu yang lebih mudah mengetahui dan lebih dapat akses yang lebih valid, yang lebih banyak datanya tentu dari pemerintah,” tegasnya.
Wahyudi pun menekankan, pentingnya mendudukkan persoalan secara proporsional agar tidak terjebak dalam narasi yang justru menutupi akar masalah yang sebenarnya. “Saya pikir ini yang butuh didudukkan, persoalan itu (kebijakan yang tidak adil dan pernyataan arogan oleh pejabat),” pungkasnya. [] Harli