Akademisi dan aktivis 98, Ubedilah Badrun, menilai gelombang demonstrasi dan kerusuhan yang terjadi belakangan ini merupakan akumulasi panjang dari kekecewaan publik terhadap praktik kekuasaan.
“Jadi sebetulnya, kemarahan publik itu terlalu banyak faktornya. Akumulasi justru di tahun ini. Sebenarnya dari periode akhir Jokowi itu kemarahannya,” ujar Ubed di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Selasa (2/9/2025).
Selain menyoroti faktor warisan dari era Jokowi, Ubed juga mengkritik kualitas elit politik terakhir ini yang dinilai menjadi penyebab utama kemarahan publik. “Saya kira penyebab peristiwa ini terjadi karena performa elit politik yang buruk. Baik elit politik 5 tahun terakhir ini maupun yang baru ini,” katanya.
Ia mengungkapkan, banyak menteri bermasalah dari segi kapasitas maupun rekam jejak. “Saya kira banyak sekali menteri-menteri bermasalah dan banyak perkara korupsi di belakangnya. Itu yang membuat rakyat marah ya. Ini kok kayak gini nih performa kementeriannya,” ucap Ubed.
Ia menjelaskan bahwa mahasiswa dan kelompok cendekiawan sudah lama mengkritik kebijakan pemerintah maupun DPR, namun aspirasi mereka tidak pernah direspon. “Padahal yang disampaikan oleh mahasiswa dan banyak sekali kelompok cendikiawan itu saya cermati rasional, argumentatif, based on data, basis hukum juga, konstitusi,” ujarnya.
Menurutnya, puncak kemarahan publik semakin dipicu oleh perilaku DPR yang mempertontonkan gaya hidup mewah dan menaikkan tunjangan di tengah rakyat yang sedang kesulitan. “Di tengah juga masyarakat sedang susah, ada yang kelaparan, ada bunuh diri, mereka mempertontonkan itu,” tambahnya.
Sosiolog dan Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini juga menilai bahwa respon DPR terhadap kritik publik cenderung arogan dan emosional. “Responnya yang parah, anggota DPR menurut saya ketika merespon aspirasi publik itu enggak rasional, cenderung emosional dan arogan,” terangnya.
Tragedi Affan dan Represi Aparat Jadi Pemicu
Ubed juga menyebut tragedi yang menimpa pengemudi ojek online Affan Kurniawan memperbesar gelombang kemarahan rakyat. Menurutnya tindakan aparat yang menabrak Affan hingga tewas merupakan pelanggaran HAM berat. “Harusnya mundur dong. Tapi ini dia langsung melanjutkan itu. Makanya seperti ada unsur kesengajaan,” sebutnya.
Selain itu, ia menyoroti peristiwa di Yogyakarta yang menewaskan mahasiswa Reza Pratama dari Universitas Amikom. Menurutnya, hal ini semakin memperkuat kemarahan mahasiswa dan publik terhadap tindakan represif negara.
Ubed mengkritik para elit politik dan pejabat negara yang tidak mampu mengayomi rakyatnya, tetapi miskin etik.
“Kapolri tidak perlu menunggu diberhentikan oleh Presiden. Kalau dia punya etik yang kuat, dia menyatakan mundur dari jabatannya. Termasuk Kapolda dan elit kepolisian yang bertanggung jawab terhadap pengamanan,” tandas Ubed. [] Harli