Akar masalah keuangan negara Indonesia dinilai terletak pada penerapan sistem ekonomi kapitalis yang membuat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bergantung pada pajak dan utang.
Hal tersebut disampaikan Pengamat Ekonomi Dr. Arim Nasim, SE., M.Si., Ak., CA. dalam program Kabar Petang: Selepas Sri Mulyani Pergi, yang tayang di kanal YouTube Khilafah News, pada Jum’at (12/9/2025).
“Bicara terkait dengan akar masalah kesulitan keuangan negara, ruang fiskal yang kemudian sangat sempit ya untuk membiayai pembangunan, itu kan dampak dari penerapan sistem ekonomi kapitalis. Bukan hanya semata-mata ada korupsi ya, bukan semata-mata juga karena efisiensi, tapi juga penyebab utamanya itu sistem, yaitu diterapkannya sistem ekonomi kapitalis,” ujarnya.
Arim menyebut APBN selama ini bertumpu pada pajak dan utang ditambah sedikit dividen dari BUMN.
“Akar masalah kita itu dua. Yang pertama itu adalah menggunakan paradigma kapitalis dalam mengelola APBN sehingga APBN bertumpu kepada pajak dan utang plus sedikit hasil dividen dari BUMN yang mengelola sumber daya alam. Yang kedua yaitu pajak dan utang. Dan paradigma pengelolaan APBN ini itu tidak akan diganti ya walaupun ada reshuffle kabinet,” jelasnya.
Menurutnya, pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa tidak akan membawa perubahan berarti karena tetap mempertahankan kebijakan lama yang sangat mendasar dengan mengoptimalkan sistem yang ada.
“Kan Menteri Purbaya sudah menyatakan dia tidak akan merubah kebijakan yang sangat mendasar gitu kan. Dia akan mempertahankan apa yang sudah dilakukan oleh Sri Mulyani. Artinya ya itu tidak akan terjadi perubahan yang signifikan,” tegasnya.
Arim juga menyinggung utang negara Indonesia yang kini menyentuh angka sembilan ribu triliun rupiah. Ia berpesan persoalan akan bisa semakin berat jika paradigma kapitalis terus dipertahankan.
“Kalau ingin menyelesaikan masalah dengan tuntas ya akarnya harus diselesaikan bukan hanya diganti orangnya, yaitu kita hentikan sistem ekonomi kapitalis, ganti dengan sistem ekonomi Islam dengan paradigma utamanya APBN bertumpu kepada selain pajak dan utang (ribawi/berbunga),” pungkasnya. [] Harli