Pamong Institute – Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) ia mengatakan bahwa masyarakat baru merasakan dampak negatif dari masa pemerintahan jokowi.
“Sekarang masyarakat baru tersadar, dan merasakan kerusakan sistemik yang dilakukan Jokowi. Bahkan laut dikavling dan dibuat sertifikat untuk kepentingan oligarki. Pasti untuk kepentingan pribadinya juga,” katanya Budiawan, Senin, 27 Januari 2025 dikutip dari RMOL.
Ia menyatakan sudah sejak lama mengkritik
bberapa kebijakan pemerintahan Jokowi, yang tidak peduli kepada rakyat.
“Kami sejak lama mengkritisi dan mengungkap (dugaan) pelanggaran-pelanggaran hukum, termasuk pelanggaran konstitusi, yang dilakukan Jokowi, serta berbagai pelanggaran dan kebijakan publik yang bersifat manipulatif yang mengakibatkan kerugian keuangan negara,” ujarnya.
Bahkan ia sempat menyuarakan agar sempat jokowi dimakzulkan saat itu.
“Atas pelanggaran-pelanggaran tersebut, kami berpendapat Jokowi sudah sangat layak untuk dimakzulkan atau diberhentikan dalam masa jabatannya,” jelasnya.
Serta dia sering kali menyampaikan permohonan kepada DPR untuk mengutarakan aspirasi dan meminta pemakzilan jokowi tetapi tidak ditanggapi.
“Tetapi permohonan audiensi kami tidak pernah ditanggapi. Kami akhirnya diterima oleh perwakilan DPD yang berjanji akan menyalurkan aspirasi pemakzulan Jokowi kepada DPR. Tetapi, juga kandas,” ungkapnya.
Sehingga, ia mengatakan bahwa saat ini rakyat melihat hasil kerusakan kebijakan di masa pemerintah jokowi.
“Alhasil, kerusakan yang dibuat Jokowi, melalui berbagai pelanggaran hukum dan konstitusi, melalui kebijakan manipulatif dan koruptif, terbukti sangat bahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara,” lanjutnya.
Ia pun berharap hal ini sebagai pembelajaran bagi politisi dan elit politik agar selalu taat hukum dan konstitusi.
“Selain itu, yang terpenting, semua dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Jokowi harus segera diproses hukum, demi menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang dirugikan oleh kebijakan Jokowi yang masuk kategori OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project),” pungkasnya. | Jeki
