Pamong Institute – Ketua Badan Eksekutf Mahasiswa (BEM) Universitas Timika (UTI), Yoki Sondegau, yang juga pernah menjadi penanggungjawab aksi demo Front Solidaritas Pelajar (FSP) yang menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) menegaskan, jika benar adanya pendidikan dan kesehatan gratis, tolong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika evaluasi baik-baik agar benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Kenapa tidak berikan pendidikan gratis? Tidak kesehatan gratis? Tentu saja jika pendidikan dan kesehatan yang ada dalam benak pikiran para oknum (dianggapnya) sudah gratis, tapi saya mau tegaskan lagi jika benar adanya pendidikan dan kesehatan gratis, tapi tolong Pemkab Mimika evaluasi baik-baik, agar hal itu benar dirasakan oleh masyarakat,” tuturnya, dikutip dari seputarpapua.com, Jum’at (14/3/2025),
Sebab Yoki Sondegau mengungkapkan bahwa dirinya lebih setuju bila program itu digantikan dengan pendidikan dan kesehatan gratis.
Menurutnya, berlandaskan Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus), seluruh orang asli Papua (OAP) seharusnya mendapatkan hak itu.
“Jadi jangan bilang pendidikan dan kesehatan gratis sedangkan saya dengar sendiri masih ada keluhan-keluhan dari masyarakat. Saya prihatin sekali jika ada semacam tekanan yang diberikan untuk kami (pelajar dan mahasiswa) agar tidak lakukan aksi penolakan dan lain sebagainya,” kata dia.
Yoki bahkan menuding siapapun pihak yang sudah menekan pelajar untuk tidak melakukan aksi adalah wujud pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Alasannya, ujar Yoki karena HAM adalah salah satu hak yang melekat pada individu setiap orang untuk bebas menyampaikan pendapat, berekspresi, hidup, dan bebas untuk mendapatkan pendidikan yang layak juga lainnya.
“Jadi sikap adik-adik pelajar sudah jelas untuk menolak MBG dan memberikan pendidikan gratis. Maka dari itu tolong Pemerintah Pusat dan Daerah evaluasi lagi, sehingga program tersebut dialihkan saja ke pendidikan dan kesehatan gratis,” pungkasnya. [] Harli
