Perlawanan rakyat terhadap kebijakan zalim agar tidak terjadi kezaliman-kezaliman berikutnya, harus dimaknai sebagai bentuk kasih sayang.
Hal tersebut dinyatakan oleh Direktur Pamomg Institute, Wahyudi Al Maroky dalam menanggapi kebijakan Bupati Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Sudewo, yang sempat menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250% sebelum akhirnya dibatalkan setelah diprotes warga.
“Kalau orang yang berbuat zalim dibiarkan, berarti kita tidak menyayanginya. Tapi begitu dilawan, ada perlawanan, dia berhenti. Itu wujud kebaikan,” ujar Wahyudi dalam keterangannya, Senin (11/8/2025).
Pasalnya, Wahyudi menyebut kebijakan menaikkan pajak PBB-P2 250% tersebut mengandung triple kezaliman: dari segi kebijakan, tindakan, dan ucapan.
Pertama, menurutnya, kebijakan menaikkan pajak disebut sebagai model pemerintahan penjajahan yang gemar membebani rakyat demi kepentingan pejabat. Kedua, tindakan bupati yang arogan menantang rakyatnya. Ketiga, ucapan yang dinilai tidak bijak dan menyakiti hati rakyat.
“Sudah kebijakannya membebani rakyat, tindakannya arogan, dan ucapannya kepada rakyat itu tidak bijak, bahkan lebih menyakitkan. Itu membuat dia triple zalim,” simpulnya.
Diketehui, Bupati Pati Sudewo akhirnya membatalkan kenaikan tarif PBB-P2 sebesar 250% setelah diprotes besar-besaran oleh warga setempat.
“Saya memohon maaf kepada masyarakat Kabupaten Pati atas kebijakan kenaikan PBB-P2 yang menimbulkan keresahan. Tujuan awalnya demi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, tetapi jika menimbulkan beban, maka saya batalkan,” kata Sudewo dalam konferensi pers di Pendopo Kabupaten Pati, pada Jumat (8/8/2025).
Adapun sebelumnya, Sudewo menyatakan bahwa kebijakan kenaikan tarif PBB-P2 tidak akan berubah, bahkan jika ada 50.000 orang yang berunjuk rasa.
“Siapa yang akan melakukan penolakan? Yayak Gundul (aktivis salah satu ormas di Pati)? Silakan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang saja suruh ngerahkan, saya tidak akan gentar, terus maju,” tegas Sudewo di hadapan wartawan pada 15 Juli 2025. [] Harli
