Pamong Institute – Hampir separuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia rugi. Menyoroti hal itu, Direktur Pamong Institute Wahyudi al-Maroky mengkhawatirkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berasal dari uang rakyat terancam digunakan untuk menutupi kerugian tersebut.
“BUMD rugi, tentu efek berikutnya harus ditomboki APBD. Nah, APBD dari mana? uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, akhirnya nombokin untuk nutupin kerugian,” ujarnya dalam Bincang Politik bertajuk Mendagri Tito: Separuh BUMD Rugi Akibat Ordal, Efek Pesta Demokrasi yang Mahal, di kanal YouTube Bincang Bersama Sahabat Wahyu, pada Jumat (20/12/2014).
Ia juga menilai, penyebab kerugian BUMD-BUMD itu terjadi bukan sekadar hanya karena persoalan faktor sumber daya manusia (SDM) dan kepala daerahnya saja.
“Akan tetapi, semuanya bermuara karena faktor sistem politik demokrasi yang berbiaya mahal, yang memberi ruang dan menciptakan suasana KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) sehingga mengorbankan kepentingan rakyat,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap fakta mengejutkan terkait kinerja BUMD di Indonesia. Dari total 1.057 BUMD yang tersebar di berbagai daerah, ungkapnya, hampir separuhnya mengalami kerugian yang signifikan.
“Hampir separuhnya bleeding (‘pendarahan hebat/saki’), kenapa? Menaruh orang, menaruh keluarga, saudara, teman, di situ yang nggak kapabel,” kata Tito Karnavian, dalam Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah di Jakarta, Rabu (18/12/2024). [] Harli
