Pamong Institute – Direktur Pamong Institute Wahyudi al-Maroky menilai, pemecatan Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terlambat dan bernuansa politis.
“Cukup terlambat, karena kita tahu bahwa pemecatan itu lebih bernuansa politis daripada penegakan aturan partai,” tuturnya kepada pamonginstitute.com, Senin (30/12/2024).
Sebab menurutnya, kalau melihat pemilu pilpres 2024 yang lalu, nyata-nyata Jokowi membangkang tidak mau mendukung calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Ganjar-Mahfud yang diusung PDIP waktu itu.
“Ini merupakan pelanggaran yang nampak atau perlawanan terhadap partai,” ungkapnya.
Waktu itu sebenarnya, menurut Wahyudi, sdh cukup memiliki alasan bagi PDIP untuk memecatnya. “Sayangnya PDIP perlu waktu hampir 1 tahun untuk melakukan itu,” imbuhnya.
Selain itu, Wahyudi juga menduga bahwa
ada nuansa politis untuk menjatuhkan atau pun mempertahankan pengaruh Jokowi yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan besar untuk menjaga kepentingan-kepentingan mereka.
“Oh iya tentu! Tentu ada kekuatan itu. Kita tahu bahwa dalam sistem pemerintahan demokrasi dengan biaya politik yang tinggi itu tidak lepas dari pengaruh kelompok-kelompok besar, baik kelompok politik dan para politisi yang punya jabatan publik atau kekuasaan, maupun dari para cukong (kapitalis/pemodal besar) yang membiayai sumber dana pesta demokrasi atau sponsor para calon yang bertaruh,” ulasnya.
Wahyudi menyimpulkan, kekuatan-kekuatan besar tersebut adalah kalangan politisi yang memiliki kekuasaan dan kewenangan yang disebut oligarki politik dan kalangan oligarki ekonomi yaitu para cukong pemilik modal besar yang membiayai proses politik demokrasi.
“Dua kelompok itu yang tentu sangat berperan, apakah dia merasa dirugikan atau diuntungkan dengan posisi Jokowi yang sekarang tidak lagi ada dalam pemerintahan,” simpulnya.
Bagi kelompok oligarki yang selama ini ada dalam pemerintahan dan proyeknya belum selesai, sambungnya, tentu kelompok ini ingin menjaga dan merawat pengaruh Jokowi agar tetap proyeknya bisa selesai dan dilanjutkan.
“Sementara bagi kelompok oligarki yang mungkin belum dapat proyek, tentu mereka ingin pengaruh Jokowi itu justru segera berakhir, sehingga punya peluang dan kesempatan untuk bisa mendapatkan proyek-proyek baru dan juga mengembalikan biaya politik pesta demokrasi yang mereka keluarkan kemarin,” tambahnya.
Ia kemudian memungkasi, disitulah letak nuansa politis dari peran dua kelompok itu.
“Tinggal nanti pihak mana yang akan lebih dominan mempengaruhi dan sebagainya, dan itu yang akan lebih banyak mengambil peran (mempengaruhi posisi Jokowi ke depan),” pungkasnya. [] Harli
