Pamong Institute – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengantisipasi dampak kebijakan ekonomi Amerika Serikat (AS) di era kepemimpinan Donald Trump. Pertemuan digelar di Istana Merdeka, Jakarta, dengan fokus pada analisis risiko dan peluang bagi Indonesia, termasuk imbas kebijakan deportasi pekerja ilegal AS hingga potensi relokasi industri global.
Dalam kunjungan ke Istana Merdeka, Kamis (6/2), anggota DEN Muhammad Chatib Basri menjelaskan, ketidakpastian kebijakan AS masih tinggi akibat belum lengkapnya formasi kabinet Trump. Namun, Indonesia perlu waspada terhadap dua risiko utama: kenaikan suku bunga The Fed dan penguatan nilai tukar dolar AS.
“Yang kemudian kedua adalah strong dollar. Ini tentu akan berpengaruh di dalam kondisi seperti ini,” jelas Chatib Basri di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (6/2) dikutip dari kontan.
Selain itu, kebijakan deportasi pekerja ilegal di AS dinilai dapat memicu inflasi dan tekanan ekonomi.
Reformasi Struktural dan Digitalisasi Jadi Kunci
Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut menekankan pentingnya reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing ekonomi. DEN merekomendasikan percepatan digitalisasi pemerintahan melalui GovTech guna menyederhanakan birokrasi dan menarik investasi.
Presiden mendukung penyederhanaan perizinan, perbaikan iklim investasi, dan implementasi GovTech yang lebih cepat. “Karena kalau misalnya digitalisasi dilakukan itu proses dari bureaucratic hurdles-nya itu akan bisa diatasi,” ujar Chatib Basri.
Manfaatkan Tarif AS-China, Indonesia Perlu Berbenah
DEN juga menyoroti peluang relokasi industri global akibat tarif impor AS sebesar 10% terhadap produk China. Chatib menegaskan, Indonesia bisa menjadi tujuan alternatif basis produksi jika mampu menciptakan kepastian kebijakan dan iklim investasi yang kondusif.
“Tentu Indonesia harus bisa memanfaatkan kesempatan dari relokasi ini. Itulah yang tadi kami sampaikan kepada bapak presiden pentingnya untuk perbaikan iklim investasi, konsistensi dari kebijakan, kepastian usaha karena kalau ini yang terjadi, maka posisi Indonesia sebetulnya bisa diuntungkan,” papar Chatib Basri.
Ini momentum untuk menarik investasi. Namun, syaratnya kita harus melakukan reformasi struktural: stabilitas ekonomi, kepastian usaha, dan perbaikan birokrasi. Tanpa itu, bergeser ke negara lain, termasuk Indonesia.
“Tetapi syaratnya adalah bahwa kita harus melakukan reform. Tanpa itu kita belum bisa mendapatkan manfaatnya,” tandas Chatib Basri.| Jeki
