Pamong Institute – Pemerintah Indonesia melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun, dengan sebagian besar dialokasikan untuk program makan bergizi gratis (MBG). Kebijakan ini menuai respons kritis dari ekonom, yang menilai realokasi anggaran tersebut tidak akan secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi. Bahkan, dikhawatirkan berpotensi mengabaikan program pendorong investasi dan ekspor.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengakui bahwa program MBG dapat meningkatkan konsumsi melalui permintaan bahan pangan. Namun, ia menegaskan pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada konsumsi.
“Kan faktor-faktor pertumbuhan ekonomi lainnya kan ada investasi, ada ekspor, itu juga didorong. Jadi jangan hanya dari sisi konsumsi saja gitu,” ujar Esther, Kamis (30/1/2025) dikutip dari bisnis.
Tiga Syarat agar MBG Maksimal Dukung Ekonomi
Esther menyampaikan tiga rekomendasi agar program MBG dapat berkontribusi optimal bagi pertumbuhan ekonomi:
1. Manfaatkan Sumber Pangan Lokal
Pemerintah harus menghindari impor bahan pangan untuk menjaga cadangan devisa dan mendorong produktivitas dalam negeri.
2. Libatkan UMKM dengan Evaluasi Berkala
Program wajib melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menciptakan inklusivitas ekonomi. Namun, perlu evaluasi berkala guna memastikan kualitas produk terjaga.
3. Efisiensi Anggaran dan Jaminan Gizi
Keseimbangan antara efisiensi anggaran dan pemenuhan standar gizi harus menjadi prioritas.
Ia menjelaskan, ada tiga syarat, program MBG baru bisa mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi yang merata.
“Nah itu baru nanti akan mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi dan akan lebih merata karena kuenya ini dibagi semuanya,” papar Esther.
Studi Indef: MBG Beri Dampak Terbatas
Berdasarkan riset Indef pada proyek percontohan MBG oleh GoTo Group di beberapa daerah (pertengahan 2024), program ini diproyeksikan berkontribusi 0,06% terhadap PDB 2025 (setara Rp14,61 triliun) dengan anggaran Rp71 triliun. Selain itu, diprediksi menyerap tenaga kerja tambahan 0,19% dan meningkatkan upah 0,39%.
Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan anggaran MBG menjadi Rp171 triliun pada 2025 untuk memperluas penerima manfaat dari 17,9 juta menjadi 40–82,9 juta orang. Menurutnya, ini akan berkontribusi 0,7% terhadap PDB, menyerap 185.000 tenaga kerja, dan mengurangi kemiskinan 0,19 persentase poin.
“Apabila [program MBG] mencakup seluruh anak-anak di Indonesia, ibu hamil, PAUD sampai dengan anak sekolah, jumlahnya mencapai sekitar 90 juta penerima manfaat,” jelas Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2025).
Perlu Penghitungan Ulang Dampak Anggaran Baru
Esther menyatakan Indef perlu menghitung ulang dampak penambahan anggaran MBG menjadi Rp171 triliun, termasuk efek pemotongan Rp306,69 triliun dari sektor lain.
Menurutnya, belum bisa menyimpulkan kontribusi MBG secara pasti sebelum analisis mendalam terhadap perubahan anggaran ini.
Sementara itu, pemerintah tetap optimis program MBG akan menjadi fondasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi inklusif. | Jeki
