Pamong Institute – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengintruksikan kepala daerah dari PDIP menunda kegiatan retret (pembekalan) yang diadakan Pemerintah Republik Indonesia (RI) di Akmil, Magelang, Jawa Tengah.
Intruksi dikeluarkan pasca ditahannya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK karena kasus buron Harun Masiku. Menyoroti hal ini, Direktur Pamong Institute Wahyudi al-Maroky menilai sebagai cerminan buruknya situasi praktik pemerintahan di Indonesia.
“Saya pikir ini menunjukkan praktik pemerintahan yang sangat buruk dalam konteks leadership,” ujarnya dalam program Bincang Politik: Dilantik Prabowo Tapi Diminta Tunda Retret Megawati, Ikut Perintah Siapa? Sabtu (22/2/2025) di kanal YouTube Bincang Bersama Sahabat Wahyu.
Menurutnya, situasi ini juga menjadi sesuatu yang memalukan bagi Indonesia sebagai negara besar yang seharusnya memberikan contoh yang konon katanya dianggap memiliki demokrasi yang baik, justru menunjukkan contoh yang bertolak belakang.
Wahyudi pun menekankan, ini seharusnya menjadi catatan yang sangat serius bagi pemerintahan Indonesia.
“Kalau memang para kepala daerah ini menganggap bahwa legalitas mereka sebagai kepala daerah itu sah dilantik oleh kepala negara sebagai kepala pemerintahan, maka semestinya mereka loyal ke situ,” jelasnya.
Namun lanjut Wahyudi, jika kepala daerah masih menganggap loyalitasnya seharusnya diberikan kepada pemimpin partai, dan menganggap pemimpin partai sebagai pemimpin mereka, bukan memposisikan diri sebagai kepala daerah yang memberikan loyalitasnya kepada pemimpin negara, maka seharusnya mereka tidak perlu dilantik oleh Presiden atau tidak perlu memposisikan diri sebagai kepala daerah.
“Cukup dilantik oleh ketua partai (sebagai kader partai) sehingga loyalitasnya jelas ke situ gitu. Jadi jelas tidak harus (mutlak) punya loyalitas kepada pemerintahan, tidak punya loyalitas kepada negara, tidak punya loyalitas untuk pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
Diketahui, dirangkum detikcom, Jumat (21/2/2025), Instruksi tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan Kamis (20/2). Jubir PDIP Guntur Romli membagikan surat tersebut dalam bentuk dokumen elektronik via aplikasi WhatsApp (WA).
Ada dua poin yang diinstruksikan Megawati.
“Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut: 1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis poin pertama instruksi tersebut.
Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya menghentikan perjalanan ke Magelang, jika sudah telanjur menuju area retreat.
“Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” lanjutan isi poin pertama instruksi Megawati tersebut.
Poin kedua, Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP selalu mengaktifkan alat komunikasi. Megawati juga meminta mereka siaga terhadap panggilan pihak partai.
“2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call,” bunyi poin kedua.
Surat ini ditandatangani oleh Megawati dan dicap stempel lambang PDIP. [] Harli
