Pamong Institute – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa kementeriannya akan mengoptimalkan penerimaan negara pada 2025 melalui joint program bersama setiap unit yang ada.
“Optimalisasi penerimaan negara tahun 2025 melalui joint program dimulai hari ini,” kata Sri Mulyani dalam siaran pers, dikutip Jumat (28/3/2025).
Dia menyebutkan joint program terdiri dari unit Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Sekretariat Jenderal (Setjen), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Inspektorat Jenderal (Itjen), dan Lembaga National Single Window (LNSW).
“Akan saling bekerja sama menerjemahkan amanat Presiden ke dalam tugas dan fungsi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan fondasi fiskal yang berkelanjutan,” ujarnya.
Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pun mengungkapkan, kerja sama antar lini bertujuan untuk meningkatkan rasio perpajakan Indonesia sebagaimana amanat Presiden Prabowo Subianto.
Berkaitan dengan hal itu, sepekan sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar pertemuan dengan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (20/3/2025).
Dalam pertemuan tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto diminta untuk meningkatkan rasio pajak atau tax ratio demi memperkuat penerimaan negara.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pembahasan dalam pertemuan tersebut berfokus pada strategi meningkatkan penerimaan negara melalui optimalisasi pajak dan perbaikan administrasi perpajakan.
“Membahas mengenai penerimaan negara, mengenai bagaimana kita bisa meningkatkan tax ratio, dan bagaimana upaya-upaya intensifikasi dan perbaikan dari administrasi. Ya, kita upayakan beberapa langkah-langkah yang kita lakukan,” kata Sri Mulyani usai bertemu Prabowo, dikutip Pajak.com pada Jumat (21/3/2025).
Di sisi lain, Airlangga menambahkan bahwa agenda utama dalam pertemuan ini adalah membahas penerimaan negara secara keseluruhan, termasuk pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), hingga royalti dari berbagai sektor.
“Penerimaan negara, itu ke Bu Menteri Keuangan. [Fokusnya] penerimaan negara, pajak, masalah pajak, PNBP,” ujar Airlangga.
Ia juga menegaskan bahwa Prabowo menginginkan semua aspek penerimaan negara dimaksimalkan guna memperkuat keuangan negara dan mendukung berbagai program pembangunan nasional.
“Ini kan kita bahas penerimaan negara keseluruhan. Semua, pajak, PNBP, royalti, dan yang lain. Memaksimalkan penerimaan negara,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Hingga 28 Februari 2025, total pendapatan negara baru mencapai Rp316,9 triliun. Angka ini turun drastis sebesar Rp83,46 triliun atau 20,85 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024, yang saat itu berhasil mengumpulkan Rp400,36 triliun.
Dari total pendapatan tersebut, penerimaan perpajakan tetap menjadi kontributor utama. Namun, realisasinya masih jauh dari target yang ditetapkan.
“Penerimaan perpajakan Rp240,4 triliun atau 9,7 persen dari target tahun ini,” ungkap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTA. [] Harli
