Pamong Institute – Terkait persoalan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang tak kunjung terselesaikan, Direktur Pamong Institute Wahyudi al-Maroky menuturkan bahwa penyelesaiannya tidak cukup hanya dengan cara perang, tetapi harus komprehensif menggunakan berbagai jalur.
“Kalau kita bicara OPM, ini kesekian kalinya dan urusannya belum selesai sampai hari ini. Harus disadari bahwa untuk menyelesaikan persoalan tersebut, itu harus dilakukan komprehensif menggunakan berbagai jalur, tidak hanya menggunakan jalur perang,” tuturnya kepada pamonginstitute.com, Kamis (17/4/2025).
Menurutnya, yang harus dipahami bahwa orang-orang yang ada di OPM juga sebagai bagian dari anak negeri, namun memiliki pandangan berbeda terhadap negeri Indonesia berikut dengan kebijakannya.
Maka itu, Wahyudi berpandangan, cara menghadapi mereka juga harus proporsional. Jika melakukan kekerasan maka tindakan proporsionalnya yaitu juga dengan kekerasan yang terukur.
“Tapi, kalau mau berdialog menyelesaikan dengan cara yang baik, saya pikir ini harus dibuka peluang. Harus mengubah cara pandang mereka, supaya mereka bisa nyaman dan menerima hidup bersama di negeri ini tanpa harus menggunakan kekerasan atau penyelesaian fisik, tetapi dengan penyelesaian cara-cara yang lebih bermartabat,” terangnya.
Itulah, lanjutnya, adalah opsi yang harusnya ditempuh, yaitu mengubah cara pandang mereka bahwa mereka bagian dari Indonesia agar sama-sama berkhidmat dan berbuat baik di negeri ini untuk sama-sama mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bersama.
“Saya pikir di situ letak persoalannya, sehingga jalur perang adalah jalur terakhir ketika semua pintu negosiasi, diplomasi atau dialogis sudah dilakukan,” ulasnya.
Ketika mereka melakukan tindakan kekerasan, maka menurutnya, juga harus dilakukan penegakkan hukum yang tegas tetapi terukur sehingga tidak menimbulkan kerusuhan dan kerusakan lain yang lebih besar.
“Memang harus ada ketegasan dari pemerintah Indonesia terhadap tindakan-tindakan yang menjurus kepada kekerasan dan mengorbankan nyawa, karena nyawa satu orang itu sangat berharga di muka bumi ini dan itu harus ada yang bertanggung jawab. Kalau mereka melakukan pembunuhan, penculikan, kekerasan mereka harus bertanggung jawab tentang hal itu. Tapi itu harus dilakukan secara terukur. Jadi tidak menimbulkan ekses-ekses lain yang justru memicu balas dendam ketidakpuasan yang lainnya,” jelasnya.
Kesejahteraan
Terkait ketidakpuasan masyarakat Papua terhadap pemerintah, Wahyudi menduga bahwa faktor kesejahteraan juga sangat mempengaruhi munculnya persoalan OPM ini.
Sebab ia menilai, jika masyarakat hidup sejahtera dan hak-haknya dihormati, maka tidak akan ada dorongan untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang ada.
“Jadi logika normalnya, kalau orang itu sudah sejahtera, nyaman hidup enak terjamin hak-haknya, harga dirinya dihormati, semua kebutuhan terpenuhi, sejahtera, bahagia, ngapain harus menuntut untuk berjuang masuk ke hutan bertempur menyulitkan diri dan seterusnya,” kata Wahyudi.
Ia pun menekankan, pentingnya penyelesaian melalui jalur pendekatan ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum. Agar masyarakat merasa dihargai, sehingga memliki kenyamanan untuk tinggal bersama dan tidak memiliki alasan untuk memisahkan diri.
“Jadi secara naluriah saja itu normalnya pendekatan utama yang harus dilakukan adalah membuat orang itu ekonominya baik, kesejahteraannya baik, harga dirinya juga dihormati, diperlakukan secara adil, dan hak politiknya diberikan,” pungkas Wahyudi. [] Harli
