Pamong Institute – Indonesia Police Watch (IPW) mendukung pernyataan Menkopolkam Budi Gunawan yang akan menindak tegas aksi premanisme berbaju organisasi masyarakat (ormas).
Dukungan tersebut ditegaskan oleh Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso dalam siaran pers, Senin (5/5/2025).
“Aparat penegak hukum tidak boleh kalah oleh kelompok preman yang kerap meresahkan masyarakat,” tegas Sugeng.
Menurutnya, sudah semestinya pemerintah menjaga keamanan dan ketertiban umum dengan langkah penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu pada kegiatan individu maupun kelompok masyarakat yang menggunakan cara-cara paksa, yang mengarah pada praktek premanisme.
“Tindakan premanisme yang marak dengan segala bentuknya; pungli pada pedagang, pemerasan pada dunia usaha, pelarangan kegiatan usaha secara paksa, penguasaan tanah secara melawan hukum serta intimidasi yang tersiar melalui media sosial, harus diberantas agar ketertiban dan keamanan terjaga,” ucapnya.
IPW secara khusus menyoroti pernyataan Ketua Umum Grib Jaya, Hercules, yang mengancam akan menggeruduk Gedung Sate karena perbedaan pandangan dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Hercules juga melontarkan tantangan verbal terhadap sejumlah purnawirawan jenderal, termasuk Tri Sutrisno, Sutiyoso, dan Gatot Nurmantyo.
“Pernyataan tersebut memperlihatkan bagaimana kekuatan massa digunakan untuk intimidasi. Ini tidak boleh dibiarkan. Tugas Polri adalah menegakkan hukum dan memelihara ketertiban,” ungkap Sugeng.
IPW juga mengapresiasi langkah cepat Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Iwan Kurniawan yang memerintahkan penyelidikan terhadap aksi DPD Grib Jaya Kalteng yang menghentikan operasional sebuah pabrik secara sepihak. Aksi tersebut sempat viral di media sosial karena spanduk ormas dipasang di lokasi pabrik.
Sebagai langkah lanjutan, IPW mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi dan mengkaji eksistensi ormas-ormas yang terbukti melakukan praktik premanisme. Bila memenuhi syarat untuk dibubarkan sesuai dengan UU Ormas, Kemendagri harus bertindak tegas.
“Pemerintah tidak boleh kalah oleh premanisme yang dibangun oleh ormas. Negara harus hadir dan bertindak,” desak Sugeng.
IPW juga mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Satgas Anti Premanisme pada jajarannya di seluruh Indonesia. Tujuannya supaya tindakan-timdakan premanisme yang dilakukan oleh ormas-ormas harus ditertibkan dan ditindak.
“Hal itu tidak bisa dibiarkan oleh Polri lantaran tugas Polri adalah memelihara ketertiban dan juga menindak berdasarkan hukum,” pungkasnya. [] Harli
