Direktur Pamong Institute, Wahyudi al-Maroky, menilai bahwa solusi dua negara (two-state solution) yang didukung Presiden RI Prabowo Subianto, Presiden Perancis Emmanuel Macron, bersama Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya, tidak relevan dengan akar persoalan penjajahan di Palestina.
“Saya pikir ini bagian dari upaya menyelesaikan Palestina yang tidak mencapai akar masalahnya,” ujar Wahyudi dalam keterangannya, Minggu (8/6/2025).
Menurut Wahyudi, pendekatan politik seperti itu hanyalah semacam asumsi win-win solution (dugaan solusi saling menguntungkan), tanpa menyentuh keadilan substantif (yang obyektif).
“Jadi, hanya berdasarkan bagaimana solusi supaya ada pihak yang diuntungkan, satu pihak tidak terlalu dirugikan,” lanjutnya.
Namun, ia menegaskan bahwa pendekatan kompromistis tersebut tidak tepat diterapkan dalam kasus penjajahan seperti yang terjadi di Palestina oleh Israel.
“Kalau dalam rangka keadilan, kan mestinya cara pandangnya harus dicari akar masalahnya apa? Bukan mencari titik temu ataupun istilahnya itu kompromistis. Jadi akhirnya kalau kompromistis itu berarti tidak menegakkan keadilan, tidak juga menegakkan kedamaian,” jelasnya.
Wahyudi juga mengingatkan bahwa sejarah mencatat tidak ada indikasi keinginan Zionis Yahudi (Israel) untuk mematuhi kesepakatan atau menyelesaikan konflik secara adil.
Sebaliknya, lanjut Wahyudi, pihak Israel justru terus melakukan perampasan dan ekspansi wilayah secara agresif.
“Ini yang harusnya dijadikan dasar pelajaran bahwa sikap memberikan win-win solution atau kompromi dengan penjajah itu adalah sikap yang tidak tepat,” tegasnya.
Ia lalu mengaitkan hal ini dengan semangat perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan di masa lalu.
“Sebagaimana kita juga bangga dengan para pejuang Indonesia dahulu yang sangat cerdas dan punya mental yang baik sehingga tidak mau kompromi dengan penjajah Belanda,” ujarnya.
Dengan nada retoris, Wahyudi mengkritisi logika kompromi terhadap penjajah. “Coba bayangkan kalau dulu para pendahulu kita, para pejuang kita, punya pemikiran (solusi dua negara terhadap penjajah Belanda ketika itu) seperti yang dikatakan para pejabat kita sekarang ini?”
“Okelah kita win-win solution. Belanda nanti punya negara, wilayah di negeri ini, di Kalimantan setengah, di Sulawesi setengah, di Jawa setengah, di Papua setengah, di NTT setengah, setengahnya baru kita. Sehingga terjadi win-win solution,” sindirnya.
Menurutnya, hal itu hanya akan menghasilkan pembagian wilayah yang tidak adil dan penuh kezaliman. “Artinya, dengan begitu maka ada Indonesia-Belanda. Belanda punya negara, kita juga punya negara di sini. Itu kan tidak tepat dan suatu penyelesaian yang sangat zalim bagi negeri yang terjajah,” tandasnya.
Wahyudi pun mengemukakan amanah konstitusi Indonesia bahwa penjajahan itu harus dihapuskan dari muka bumi.
Jadi siapapun penjajah harusnya dipulangkan atau diusir ketempat asalnya. Siapa yang terjajah dia yang dibantu untuk dimerdekakan. Dan jangan sampai ada solusi yang menyesatkan atau zalim, untuk merampas tanah, daerah atau negara orang, kemudian dilegalkan, diakui, bahkan turut ingin mengakui penjajah atau perampas tanah sebuah negara,” pungkasnya.
Sebelumnya, dilansir dari presidenri.go.id, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerukan agar Israel mengakui kedaulatan negara Palestina. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).
“Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut,” kata Prabowo.
Dalam berbagai forum, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia memandang solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil. Untuk itu, Indonesia mendukung rencana penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang digagas oleh Prancis dan Arab Saudi pada Juni mendatang.
“Tapi di samping itu pun saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya,” imbuh Prabowo. [] Harli
