Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Arie Rompas mendesak Pemerintah Republik Indonesia (RI) agar mengakui telah salah dalam mengelola hutan dan lahan.
“Pemerintah harus mengakui bahwa mereka telah salah dalam tata kelola hutan dan lahan. Akibatnya hutan Sumatera hampir habis, terjadi degradasi lingkungan parah, dan kini masyarakat Sumatera harus menanggung harga yang amat mahal dari bencana ekologis ini,” ujar Arie, dikutip dari greenpeace.org, Selasa (2/12/2025).
Ia menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto dan beberapa menterinya memang sudah menyinggung soal deforestasi, tapi mereka seolah mengesankan bahwa kerusakan hutan di Sumatera terjadi karena penebangan liar.
“Padahal selain penebangan liar, deforestasi masif terjadi karena dilegalkan pula oleh negara dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya,” ungkapnya.
Selain mengevaluasi izin-izin di Sumatera, lanjut Arie, pemerintah RI juga harus berhenti merusak hutan di wilayah lain, seperti Papua.
“Hentikan perusakan hutan yang terjadi di Raja Ampat dan pulau-pulau kecil lainnya yang dibebani tambang nikel, juga deforestasi di Merauke demi ambisi swasembada energi dan pangan yang salah kaprah,” tegasnya.
Arie memperingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dicita-citakan Presiden Prabowo tidak akan tercapai jika lingkungan rusak dan bencana iklim terus mengintai Indonesia.
Harus Jadi Peringatan Terakhir
Menurut Arie, peristiwa banjir besar yang melanda Sumatera seharusnya menjadi pengingat terakhir bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, untuk membenahi kebijakan pengelolaan hutan dan lingkungan hidup serta komitmen iklim secara total.
“Banjir besar tersebut menandakan dua hal: dampak krisis iklim yang tak bisa lagi dihindari, dan perusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi menahun,” bebernya.
Turut Berduka
Greenpeace Indonesia juga menyampaikan turut berduka atas peristiwa banjir besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang merenggut nyawa lebih dari 600 orang, membuat ratusan orang hilang, dan ratusan ribu orang mengungsi.
Melihat besarnya skala dampak yang terjadi hingga saat ini, Greenpeace mendukung desakan sejumlah pihak agar pemerintah segera menetapkan peristiwa banjir di Pulau Sumatera ini sebagai status darurat bencana nasional, serta mengerahkan penanggulangan bencana dengan cepat dan tepat. [] Harli
