Direktur Pamong Institute, Wahyudi Al-Maroky, menilai munculnya wacana mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di ruang publik lebih didorong oleh cara berpikir kapitalistik elite politik, bukan demi menyejahterakan rakyat.
“Motifnya satu, cara berpikir kapitalistik. Dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan untung yang besar,” ujarnya dalam podcast bertajuk “Jebakan Demokrasi: Mengapa Pilkada Langsung dan Lewat DPRD Sama-Sama Merampok Rakyat?” Sabtu (3/1/2026) di kanal YouTube BaPer (Bicara Politik dan Peradaban).
Wahyudi mengungkapkan, mahalnya biaya politik dalam sistem demokrasi kapitalisme sekuler mendorong elite politik untuk terus mencari cara menekan pengeluaran, sementara keuntungan kekuasaan tetap dimaksimalkan.
“Jadi kalau sekarang ini modalnya harus besar, mereka (para politikus politik demokrasi) berpikir bagaimana modalnya lebih kecil lagi tapi untungnya lebih gede. Jadi paradigma ini yang diukur,” katanya.
Ia pun menanggapi alasan efisiensi yang kerap dijadikan dasar wacana pilkada melalui DPRD. Menurutnya, efisiensi anggaran tidak semestinya hanya dimaknai dengan mengubah pola pemilihan kepala daerah.
“Efisiensi bisa dilakukan dengan berbagai cara, bukan hanya merubah pola pemilihan. Kalau begitu, lebih efisien mana kalau kita juga pilih ke presidennya dibalikin aja dulu ke DPR gitu? Kenapa tidak itu yang dibahas?” Tanyanya retoris.
Lebih lanjut, Wahyudi mengingatkan bahwa upaya menarik kembali mekanisme pilkada ke DPRD bukanlah hal baru dalam sejarah politik Indonesia.
“Usulan ini pernah dilakukan bahkan sudah jadi undang-undangnya tahun 2014,” ungkapnya.
Namun, saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung.
“Kemudian SBY mengeluarkan Perpu dan kembali kepada model lama (pemilihan langsung),” terangnya.
Wahyudi menambahkan, wacana tersebut hanya menunjukkan tarik-menarik kepentingan elite tanpa arah penyelesaian yang jelas.
Ia menegaskan bahwa perdebatan pilkada dipilih langsung oleh rakyat maupun dipilih oleh DPRD pada dasarnya hanya memindahkan lokasi kekuasaan, tanpa menyentuh akar persoalan politik itu sendiri. “Iya, bolak-balik saja,” sebut Wahyudi.
Menurutnya, perdebatan ini nyaris tidak menyentuh persoalan mendasar terkait peran negara dalam menyejahterakan rakyat.
“Padahal tujuan utama adanya pemimpin, adanya pemerintahan itu kan untuk mengamankan, menyejahterakan, kemudian mencerdaskan rakyat. Nah itu tidak tersentuh dengan mengutak-atik model pemilihan ini. Tidak tersentuh, dan yang mungkin akan diuntungkan tetap lagi kepada pemilik kewenangan yang ada (penguasa),” simpulnya. [] Harli
