Pamong institute – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, di Sepaku, Penajam Panser Utara, sabtu, bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada tahun 2028 ditetapkan menjadi Ibu Kota Politik.
Kemudian, ia mengatakan bahwa Presiden telah menginstruksikan kepada Kepala OIKN dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mereview atau meninjua ulang desain pembangunan kompleks perkantoran Lembaga Legislatif dan Yudikatif di Kota Nusantara.
“Percepatan penting pembangunan Kota Nusantara 2025-2028, yakni sektor legislatif dan yudikatif, termasuk kantor, hunian pejabat dan fasilitas pendukung lainnya,” disampaikan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono dalam Keterangan Pers usai Rapat Terbatas terkait Ibu Kota Negara, Selasa 21 Januari 2025 diakses pamong institute di channel youtube @portalvivacoid.
Karena menurut keterangan basuki bahwa sudah ada Desain dasar ekosistem dan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif yang telah dibuat Kementerian Pekerjaan Umum.
“Kami bersama Kementerian Pekerjaan Umum segara bentuk tim desain yang nantinya bisa diarahkan oleh kepala negara,” terangnya.
Oleh karena itu, pembangunan Kota Nusantara perlu ada percepatan, sehingga ada kesepakatan antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk mengalokasikan dana Rp. 48,8 triliun kepada IKN dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025. Dana dipergunakan untuk mengelola prasarana dan sarana yang sudah diselesaikan pada tahap awal dari Kementerian PU dan Kementerian Perumahan.
Sehingga, target pembangunan ekosistem yudikatif dan legislatif yang dilakukan OIKN dan Kementerian Pekerjaan Umum rampung dan dapat digunakan pada tahun 2028.
“Presiden Prabowo Subianto menargetkan pada 2028 Kota Nusantara menjadi kota politik, sehingga lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif sudah berkantor di ibu kota Indonesia pada tahun itu,” pungkas Basuki Hadimuljono. | Jeki
