Pamong Institute – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan anggaran retret kepala daerah tidak akan dibiayai dari dana pribadi Presiden Prabowo Subianto, meski pemerintah tengah menggalakkan efisiensi belanja. Hal ini disampaikan menyusul retret menteri di Akmil Magelang Oktober 2024 lalu yang sepenuhnya dibayar dari kantong pribadi Presiden.
“Kan begini, efisiensi bukan berarti juga kegiatan yang memang itu penting, memang itu diperlukan, kemudian tidak dilaksanakan, enggak begitu juga,” ujar Prasetyo di Kompleks DPR Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2025) dikutip dari detik.
Retret untuk Sinergi Pilkada Serentak
Prasetyo menjelaskan, retret kepala daerah bertujuan memastikan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemda menyambut pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024, yang mungkin dilaksanakan dua gelombang akibat proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Nah kita merasa bahwa retret menjadi sangat penting, ini Pilkada serentak, kita berharap pelantikannya serentak meskipun masih ada kemungkinan dua tahap ya, dua gelombang karena masih ada yang belum selesai di MK,” Terangnya.
Anggaran Dipastikan Tersedia
Meski mengakui pemerintah belum membahas detail anggaran retret, Prasetyo memastikan dana untuk agenda tersebut telah dialokasikan. “(Anggarannya) ada, ada,” tegasnya.
Ia menekankan, meski Presiden Prabowo sebelumnya membiayai retret menteri secara pribadi, skema serupa tidak akan diterapkan untuk retret kepala daerah. Ini tanggung jawab negara, bukan pribadi.
Konteks Efisiensi vs. Prioritas
Kebijakan ini muncul di tengah program penghematan anggaran pemerintah yang telah memangkas APBN 2025 sebesar Rp 306 triliun. Namun, Prasetyo menegaskan retret termasuk kegiatan strategis yang tidak bisa dikorbankan.
Ia menjelaskan, bahwa efisiensi dilakukan pada hal-hal yang tidak mendesak. Retret justru penting untuk membangun sinergi di tengah dinamika politik pasca-Pilkada. |Jeki
